KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA DEMOKRASI TERPIMPIN

KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI TERPIMPIN

DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)

          1.  Kehidupan politik

Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Berikut ini beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yg terjadi semasa demokrasi terpimpin :

a.   Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.

b.   Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden.

c.   Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.

d.   GBHN yg bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yg berjudu; '' Penemuan Kembali Revolusi Kita '' ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.

e.   Pengangkat presiden seumur hidup.

2.   Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin.

     Masa awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia masih bersifat bebas dan aktif, hal ini dapat dilihat dari:

Ø  Pengiriman pasukan perdamaian Garuda Kedua ke Kongo (Afrika) untuk bergabung dengan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni UNOC (United Nations Operation for Congo).

Ø  Pidato Presiden Soekarno dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul “To Bilt The World A New” yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat (sekarang: Papua), kolonialisme, peredaran perang dingin, dan perbaikan struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ø  Indonesia ikut memprakasai berdirinya Gerakan Non Blok tahun 1961

Ø  Indonesia berhasil melaksanakan Asia Games Keempat di Jakarta tahun 1962.

Ø  Indonesia berhasil melaksanakan Ganefo meskipun pemenangnya mayoritas dari blok Timur (Belanda ikut serta dalam Ganefo tersebut).

Sedangkan pada masa akhir pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia sangat jelas berpihak ke Blok Komunis, terbukti:

Ø  Indonesia berhubungan akrab dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, Korea Utara, Mongolia, dan Negara komunis lainnya.

Ø  Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Indonesia membentuk Blok Baru yang dikenal dengan: Poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking (Sekarang: Beijing)-Pyongyang.

 a.   Oldefo dan Nefo

       Oldefo ( The Old Estabilished Force ), yaitu dunia lama yg sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yg kapitalis.

Nefo ( The New Emerging Forces ) ,yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kelitalis (Blok Oldefo) dan menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis (Blok Nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta - Peking (Indonesia-China) dan Poros Jakarta - PnomPenh - Hanoi - Peking - Pyongyang ( Indonesia - Kamboja - Vietnam Utara - Cina - Korea Utara ).

Faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa poros Jakarta-Peking dilaksanakan antara lain:
1. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Indonesia membutuhkan bantuan militer maupun logistik mengingat Malaysia didukung penuh oleh Inggris sehingga Indonesia pun harus mencari negara besar yang bisa mendukung Indonesia dan juga bukan sekutu dari Inggris salah satu negara yang dimaksud adalah China
2. Posisi negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka membuat Indonesia membutuhkan banyak bantuan modal asing, namun bila menggantungkan diri pada negara besar seperti USA dan Inggris akan membuat Indonesia semakin sulit karena besrnya bunga dan persyaratan yang memberatkan sehingga Indonesia perlu mencari negara donor yang mampu memberikan bantuan dengan persyaratan yang mudah yaitu China dan Uni Soviet
3. Ketidak adilan PBB terhadap negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia membuat Indonesia membutuhkan bantuan suara di PBB, sehinggga kerjasama dengan China dan Uni Soviet yang merupakan Dewan Keamanan PBB akan membuat suara Indonesia didengar oleh PBB.

Ø Konfrontasi dengan Malaysia.

        Pada tahun 1961 mencul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yg terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut di tentang oleh Presiden Soekarno karena diangga sebagai proyek neokolonialisme yg dapat membahayakan revolusi Indonesia yg belum selesai. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluakan Dwi Komando Rakyat ( Dwikora), isinya :

1).   Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan

2).   Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia,Singapura,Serawak,Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

        Ditengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia di calonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965

.

3.Partai Politik

1.      Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan.

2.      partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi.

3.      partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya.

4.      Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin.

5.      golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi.

6.      semua partai politik wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden.

7.    Partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno.

8.    Pada masa itu kekuasaan memang berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-Angkatan Darat, dan PKI.

Hubungan antara PKI dan Soekarno sendiri pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini mendapat dukungan dari PKI. Sementara itu di unsur kekuatan lainnya dalam Demokrasi Terpimpin, TNI-Angkatan Darat, melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno, dengan curiga. Terlebih pada saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan dari Soekarno. Hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI-Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk dapat ditunggangi. Keretakan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap militan yang radikal yang ditunjukkan PKI melalui agitasi dan tekanan-tekanan politiknya yang semakin meningkat, membuat jurang permusuhan yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September tahun 1965.

Pembubaran tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara diterapkannya Penerapan Presiden (Penpres) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1959. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai, sebagai berikut:

1)      Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila

2)      Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya

3)      Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah

4)      Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia

5)      Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai

6)      Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggotanya partai, yang membantu pemberontakan

Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi prasyarat di atas. Melalui Keppres No. 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI. Sedangkan Keppres No. 129 tahun 1961 menolak untuk diakuinya PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo dan partai rakyat nasional Djodi Goondokusumo. Selanjutnya melalui Keppres No. 440 tahun 1961 telah pula diakui Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).

 

 

Sumber : http://titahidayah821.blogspot.com/2015/08/kehidupan-politik-indonesia-awal_85.html